JAKARTA - Lesunya pariwisata nasional di paruh pertama 2025 memantik kekhawatiran banyak pihak. Namun, di tengah tekanan berat yang dirasakan pelaku usaha, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) memilih untuk tidak tinggal diam. Lewat rangkaian inisiatif, GIPI berupaya menyuntikkan optimisme ke dalam ekosistem pariwisata yang sedang menurun.

“Hotel turun omzet 30–40 persen, taman wisata pun ikut tergerus. Ini bukan masa yang mudah,” ujar Ketua Umum GIPI, Haryadi Sukamdani, dalam Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional GIPI di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Tekanan ini bersumber dari berbagai arah. Daya beli masyarakat yang belum pulih, pembatasan belanja pemerintah, serta menjamurnya pelaku usaha ilegal, seperti vila tak berizin dan biro perjalanan tak bersertifikat, menjadi tantangan nyata. Regulasi yang tumpang tindih, pungutan perizinan yang tinggi, serta pembatasan bagasi pesawat turut memperkeruh suasana.

Namun, alih-alih menyoroti masalah semata, GIPI merancang langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah penyelenggaraan Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) ke-2 pada Oktober mendatang. Event ini akan digelar di Nusantara International Convention & Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, dengan dua pendekatan: trade show dan consumer show.

“Kami targetkan 200–250 buyer internasional, dan ratusan seller dari berbagai subsektor pariwisata. Ini upaya untuk menggairahkan kembali pasar pariwisata di dalam dan luar negeri,” kata Haryadi.

WITF bukan satu-satunya agenda. Pada akhir Oktober, GIPI juga akan membawa semangat pemulihan pariwisata ke Belanda lewat partisipasi dalam pameran Discovering the Beneficence of Indonesia di Utrecht. Tak hanya itu, GIPI meluncurkan GB Cup and Extended Tourism, sebuah turnamen sepak bola anak yang dirancang sebagai pemicu pergerakan wisata keluarga.

“Kalau anak-anak bertanding, orang tuanya ikut jalan-jalan. Kami ingin membangkitkan wisata domestik dengan cara yang kreatif dan menyenangkan,” ujar Haryadi.

Dari sisi penguatan SDM, GIPI mendorong pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri Kepariwisataan (Lamparisata), guna menekan biaya akreditasi perguruan tinggi pariwisata swasta. GIPI juga menggarap implementasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) ASEAN untuk memperluas peluang kerja tenaga terampil Indonesia di kawasan.

Menjawab keterbatasan APBN, GIPI mengusulkan pendanaan alternatif melalui dana CSR dan skema investment fund yang dirancang khusus untuk sektor pariwisata. Dana ini diharapkan mampu menyokong pengembangan usaha dan kreativitas pelaku industri, terutama yang beroperasi di lahan negara.

“Yang kami dorong bukan sekadar pemulihan jangka pendek, tapi juga fondasi jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci,” kata Haryadi.

Meski semester pertama 2025 diwarnai tren penurunan, GIPI memperkirakan ada peluang rebound sekitar 20 persen di paruh kedua tahun ini. Harapan itu menyala lewat kerja sama yang terus dirajut dengan pemerintah, komunitas, hingga pelaku industri akar rumput.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran negara, tak akan cukup. Kita perlu gotong royong, inovasi, dan tentu saja, semangat untuk bangkit bersama,” pungkas Haryadi.